Cagub-Cawagub yang Mengundurkan Diri Terancam Denda 25M atau Penjara 24 Bulan

Cagub-Cawagub yang Mengundurkan Diri Terancam Denda 25M atau Penjara 24 Bulan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menjelaskan pasangan calon gubernur-wakil gubernur tidak dapat mengundurkan diri pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sumarno, hal itu diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Pasangan calon yang sudah ditetapkan, tidak boleh mengundurkan diri,” kata Sumarno, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2016).

Di dalam aturan tersebut, calon gubernur dan wakil gubernur yang mengundurkan diri dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka terancam pidana.

Sanksinya dapat berupa kurungan paling sebentar 24 bulan dan paling lama 60 bulan atau denda paling rendah Rp 25 miliar dan paling tinggi sebesar Rp 50 miliar.

Sebelumnya, calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku dirinya didesak untuk mundur dari kontestasi pilkada. Namun Basuki atau Ahok menolak permintaan tersebut.

Ahok diminta mundur karena dianggap akan terus membuat suasana tidak kondusif. Sebab, Ahok sebelumnya dilaporkan atas dugaan penistaan agama karena mengutip ayat suci saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

“Oleh karena itu memang tidak perlu mendesak mundur. Biarlah proses terus berjalan, toh proses hukum kan sedang berjalan,” kata Sumarno.

Sumarno meminta agar semua pihak mengikuti proses hukum dan menghormati aparat penegak hukum dalam menyelesaikan dugaan penistaan yang dilakukan Ahok.

“Maka Cagub – Cawagub yang bersangkutan tidak boleh didesak-desak untuk mundur,” kata Sumarno.

Kompas.com



Dibaca 1230 x
Please Share:
Previous Cara Mudah Bercocok Tanam dengan Metode Hydroponik di Sekitar Rumah
Next Berkunjung ke Lampung, Nikmati Festival Pahawang, 25 - 27 November 2016

You might also like

Politik 0 Comments

Karena Banyak Calon Curi Start, Pilgub Lampung Jadi Sorotan

Komisi Pemilihan Umum mempermasalahkan bakal calon gubernur menyosialisasikan diri sebelum ada penetapan calon. Pilkada Lampung menjadi salah satu sorotan KPU. Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya tidak bisa melarang para

Politik 0 Comments

Elite Partai Republik Cabut Dukungan pada Trump karena Memalukan dan Rasis

Sebagian besar anggota Partai Republik termasuk anggota kongres mengatakan tidak akan memilih Donald Trump. Mereka beralasan, Trump tidak pantas untuk menjadi presiden. Dilansir dari BBC, Selasa (2/8/2016), Richard Hanna anggota

Politik 0 Comments

Dapat Dukungan Hanura, Jalan Mustafa ke Kursi Gubernur Semakin Terbuka

Setelah melakukan serangkaian gerilya menemui para ketua partai dalam rangka menggalang dukungan untuk Gubernur, Mustafa bisa merasa lega. Pasalnya, partai Hanura secara resmi telah mengumumkan rekomendasinya untuk mendukung Bupati Lampung

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply