Cagub-Cawagub yang Mengundurkan Diri Terancam Denda 25M atau Penjara 24 Bulan

Cagub-Cawagub yang Mengundurkan Diri Terancam Denda 25M atau Penjara 24 Bulan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menjelaskan pasangan calon gubernur-wakil gubernur tidak dapat mengundurkan diri pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sumarno, hal itu diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Pasangan calon yang sudah ditetapkan, tidak boleh mengundurkan diri,” kata Sumarno, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2016).

Di dalam aturan tersebut, calon gubernur dan wakil gubernur yang mengundurkan diri dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka terancam pidana.

Sanksinya dapat berupa kurungan paling sebentar 24 bulan dan paling lama 60 bulan atau denda paling rendah Rp 25 miliar dan paling tinggi sebesar Rp 50 miliar.

Sebelumnya, calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku dirinya didesak untuk mundur dari kontestasi pilkada. Namun Basuki atau Ahok menolak permintaan tersebut.

Ahok diminta mundur karena dianggap akan terus membuat suasana tidak kondusif. Sebab, Ahok sebelumnya dilaporkan atas dugaan penistaan agama karena mengutip ayat suci saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

“Oleh karena itu memang tidak perlu mendesak mundur. Biarlah proses terus berjalan, toh proses hukum kan sedang berjalan,” kata Sumarno.

Sumarno meminta agar semua pihak mengikuti proses hukum dan menghormati aparat penegak hukum dalam menyelesaikan dugaan penistaan yang dilakukan Ahok.

“Maka Cagub – Cawagub yang bersangkutan tidak boleh didesak-desak untuk mundur,” kata Sumarno.

Kompas.com



Dibaca 424 x
Please Share:
Previous Cara Mudah Bercocok Tanam dengan Metode Hydroponik di Sekitar Rumah
Next Berkunjung ke Lampung, Nikmati Festival Pahawang, 25 - 27 November 2016

You might also like

Opini

Inilah Jawaban Mengapa Saat Demo 411 Jokowi harus Berada di Luar Istana

Ada empat hal yang sering hilang saat dicari: kunci (mobil/rumah), ponsel, dompet dan … Jokowi. Sebuah meme lucu yang menggambarkan protes keras pada kepergian Jokowi pun muncul. Saya harus angkat

Politik

Ridho Ficardo Solidkan Komposisi DPD Demokrat Lampung Periode 2016-2021

Dengan terbitknya SK DPP PD No: 81/SK/DPP.PD/DPD/VIII/2016, Ridho Ficardo berhasil mengkonsolidasikan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Lampung periode 2016-2021 dengan mulus. SK tertanggal 15 Agustus 2016 ini

Politik

Inilah “Intrik” Dibalik Reshuffle Jilid 2 Kabinet Kerja Jokowi

Harus di catat bahwa perombakan kabinet itu hak prerogatif presiden. Mengapa? sistem negara kita adalah presidensil dan Presiden terpilih secara langsung memang berhak melaksanakan agenda politik nya. Untuk melaksanakan agendanya

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!