Di Tahun ke 2 sebagai Presiden, Jokowi Semakin Percaya Diri dan Mandiri

Di Tahun ke 2 sebagai Presiden, Jokowi Semakin Percaya Diri dan Mandiri

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menilai, menjelang dua tahun pemerintahan berjalan, Presiden Joko Widodo sudah lepas dari ikatan partai pendukungnya, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Hal ini tidak lepas dari bergabungnya sejumlah partai oposisi ke pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

“Jokowi sudah mengurangi beban untuk menunduk kepada parpol pendukungnya, terutama kepada PDI-P,” kata Burhanudin saat menjadi pembicara dalam rilis survei Saiful Mujani Reseaerch and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi semakin meningkat menjadi 67 persen pada Juni 2016 ini. Jumlah itu naik pesat dari Juni 2015 sebesar 41 persen.

Menurut Burhan, naiknya tingkat kepuasan masyarakat ini disebabkan Jokowi pada tahun keduanya sudah lepas dari keterikatan dengan parpol, khususnya PDI-P.

“Pada tahun pertamanya, Jokowi tersandera dengan kekuatan politik yang terbatas dan tak bisa dapat dukungan publik,” ucap dia.

Burhan mencontohkan, pada tahun pertamanya, Jokowi menyusun kabinet dengan masih mengakomodasi kepentingan parpol. Jokowi juga memilih Kapolri berdasarkan selera PDI-P, yakni Budi Gunawan.

Namun, perubahan terlihat pada tahun kedua. Jokowi berani melakukan perombakan kabinet dan menyingkirkan menteri dari parpol yang dianggap tidak berkinerja baik. Jokowi juga menolak revisi Undang-Undang KPK yang getol diusulkan PDI-P.

Terakhir, Jokowi juga menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri. Padahal, Budi Gunawan yang sempat didukung PDI-P masih menjabat sebagai Wakapolri.

“Jokowi berani mengatakan tidak kepada partai pendukungnya,” kata Burhan.

Burhan menilai, dukungan yang besar dari parpol ini harus terus dimanfaatkan Jokowi untuk mewujudkan janji-janji politiknya yang sampai saat ini belum terwujud karena terganjal kepentingan parpol.

“Kalau dukungan ini tidak dimanfaatkan akan mubazir,” ucap Burhan.

/kompas.com



Dibaca 709 x
Please Share:
Previous Gaya Hidup Kaum Miskin Urban: Memaksakan Diri untuk Eksis Meski Kembang Kempis
Next Jadi Wakapolda, Krisna Murti Diberi Tugas Membereskan Begal Lampung

You might also like

Hukum

Ketua ICMI: Santri Gontor harus jadi Pelopor Harmonisasi Hukum Islam dan Negara

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan sudah saatnya santri Pondok Pesantren Modern Gontor menjadi pelopor menyatunya pemahaman hukum Islam dan hukum negara. Pernyataan Jimly itu menanggapi maraknya

Opini

Demo Akbar FPI; Kesalahpahaman yang Sengaja Dibesar-besarkan demi Pilkada DKI

Respon terhadap pidato Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu, Rabu (30/9) lalu, menggelinding  bak bola salju dan berubah menjadi isu pelecehan agama. Namun Ahok menegaskan, dirinya tak ada

Politik

Video, Kapolri: Pemerintah Akan Segera Membubarkan HTI Secara Permanen

Pemerintah, melalui Kapolri, menegaskan bahwa HTI sedang dikaji untuk segera dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan keras, menyusul makin massifnya gerakan Hizbut

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!